Masalah Rawa Pening, Dulu dan Sekarang

Posted On // Leave a Comment
Berbicara mengenai Rawa Pening memang tak lepas dari sebuah legenda. Tempat pariwisata yang memiliki area wisata Tlogo, Lopait, Bukit Cinta, Muncul, dan Asinan ini masih tetap menyimpan misteri cerita rakyat tentang asal-usul dan sejarah terbentuknya danau di Ambarawa, Jawa Tengah.

Namun dibalik misteri cerita legenda itu, danau yang berada di cekungan lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran tersebut sampai dengan saat ini permasalahan-nya tetap menjadi beban Pemerintah Pusat-Daerah. Masalah gulma eceng gondok dan sedimentasi tetap menunggu rencana aksi penyelamatan Danau Rawa Pening yang hingga kini belum tampak.

Danau seluas 2.670 hektar itu masih saja dipenuhi gulma eceng gondok yang pertumbuhannya tak terkendali. Laju sedimentasi di danau itu juga semakin cepat per tahun. Akibatnya, volume air berkurang hingga 30 persen dari kapasitas maksimum 65 juta meter kubik sehingga diperkirakan dalam waktu tak lama lagi Rawa Pening akan menjadi daratan. Bisa saja untuk lahan pertanian ataupun bahkan lokasi industri ya?

Agar tidak terjadi degradasi lingkungan dan kerusakan alam yang berkelanjutan, sebenarnya sudah banyak tangan-tangan yang melakukan usaha penanganan. Contoh-nya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Pemerintah Provinsi; hingga akhirnya Rawa Pening menjadi salah satu danau di Indonesia yang mendapat perhatian nasional.

Permasalahan lain yang dihadapi Rawa Pening sebagai daerah tangkapan air (DTA) adalah perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan yang tidak sesuai peruntukan serta pencemaran limbah domestik yang mengancam habitat air. Padahal selama ini, Rawa Pening telah menjadi bagian kehidupan masyarakat sekitar karena manfaat-nya sebagai sumber air baku (air minum), pembangkit tenaga listrik, irigasi pertanian, tempat wisata, dan sumber mata pencaharian nelayan air tawar.

rawa pening

Terkait dengan permasalahan tersebut, beberapa pengendalian yang dapat dilakukan adalah:
  1. menghentikan penambangan galian C yang mengambil galian andesit, pasir dan batu yang dapat menjadi penyebab tanah longsor.
  2. membatasi pengambilan gambut dan air baku secara berlebihan di sumber atau mata air atau di hilir danau yang tidak diimbangi dengan konservasi.
  3. mengatur zonasi peruntukan danau untuk menghindari alih fungsi tanah untuk pemukiman dan pertanian yang tidak ramah lingkungan.
  4. membuat sekaligus memelihara bangunan konservasi untuk menghindari erosi lereng dan run off.
  5. mengatur penggunaan lahan untuk tegalan/kebun, memperbaiki hutan yang ber-potensi menjadi lahan kritis dengan  melakukan penghijauan yang disertai dengan pemeliharaan untuk meningkatkan vegetasi penutup tanah dan mencegah banjir di areal pasang surut.
  6. membangun sarana dan prasarana dalam pengelolaan wisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengendalian pemanfaatan  ruang  terbuka  untuk  kepentingan pengembangan wilayah/kota untuk menghindari terjadinya penyimpitan daerah-daerah resapan air.
  7. melakukan pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam yang seperti penggunakan alat  tangkap ikan yang tidak sesuai peraturan dan/ racun serta cara pengambilan  enceng  gondok  yang  tidak ramah lingkungan yang berdampak terhadap pendangkalan danau.
  8. menggalang dana dan investasi untuk melakukan pembersihan terhadap limbah rumah tangga, sisa-sisa makanan ikan, sisa-sisa aktifitas pertanian, erosi, dan tumbuhan parasit.
  9. perlunya membangun tembok pembatas antara areal Rawa Pening dengan lingkungan di luarnya untuk mempermudah pelaksanaan sistem zonasi pemanfaatan danau.
Oleh karena itu, perlu:
  • penguatan kelembagaan dan melakukan kerjasama antara para pemangku kepentingan yang disertai dengan dukungan dana memadai dengan melakukan promosi untuk menciptakan peluang investasi serta penyusunan peraturan (regulasi) pengelolaan kawasan Rawa Pening.
  • penataan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah/lahan.
  • peran Perguruan Tinggi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah untuk mempercepaat usaha penyelamatan Rawa Pening.
  • para stakeholder diminta untuk membantu mengubah perilaku sekaligus meningkatkan keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan konservasi danau Rawa Pening untuk menghidari konflik antar pemanfaat.
[Read more]

Minat Menjadi Asisten Komite Pegawai ASN?

Posted On // Leave a Comment
Minat mengisi formasi/posisi sebagai Asisten Komite pegawai ASN?
UU Nomor 5 Tahun 2014 menetapkan bahwa Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional serta berkinerja, memberikan pelayanan secara adil & netral, serta menjadi perekat-pemersatu bangsa. KASN berkedudukan di ibu kota negara; Jakarta.

KASN ber-fungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

KASN ber-tugas:
a. menjaga netralitas Pegawai ASN;
b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN;
c. melaporkan pengawasan & evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi berupa:
a. peringatan;
b. teguran;
c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;
d. hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KASN dalam melaksanakan tugas/wewenang-nya dibantu oleh asisten & Pejabat Fungsional keahlian yang dibutuhkan. Operasional KASN dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kualifikasi pendidikan pada seleksi sebagai asisten Komite ASN (KASN) di Jakarta:
  1. asisten KASN dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah strata dua (S2) di bidang administrasi negara, manajemen publik, manajemen sumber daya manusia, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau strata dua (S2) di bidang lain yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.
  2. asisten KASN tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, tidak merangkap jabatan, serta diseleksi secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan rekam jejak, kompetensi, netralitas, & integritas moral.
[Read more]

Hak Kewajiban Pegawai ASN dan PPPK

Posted On // Leave a Comment
Hak dan kewajiban PNS dan PPPK diatur oleh UU Nomor 5 Tahun 2014, yaitu:

PNS sebagai pegawai ASN ber-hak memperoleh:
a. gaji tunjangan dan fasilitas PNS;
b. cuti;
c. jaminan pensiun & jaminan hari tua PNS;
d. perlindungan;
e. pengembangan kompetensi dalam rangka penilaian kinerja PNS untuk karier.

PPPK ber-hak memperoleh:
a. gaji & tunjangan;
b. cuti;
c. perlindungan;
d. pengembangan kompetensi.

Kewajiban Pegawai ASN:
a. setia-taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
b. menjaga persatuan-kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, serta tanggung jawab;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan & tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g. menyimpan rahasia jabatan; hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
[Read more]

13 Jabatan Pejabat Negara

Posted On // Leave a Comment
Definisi/pengertian pejabat negara adalah seseorang yang lingkungan kerja-nya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung (Wikipedia). Macam-jenis jabatan pejabat negara berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 serta penjelasan-nya menurut undang-undang:

(A) Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara.

(B) Pejabat negara terdiri dari:
  1. Presiden-Wakil Presiden;
  2. Ketua, wakil ketua, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Ketua, wakil ketua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  4. Ketua, wakil ketua, anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  5. Ketua, wakil ketua, ketua muda & hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
  6. Ketua, wakil ketua, anggota Mahkamah Konstitusi;
  7. Ketua, wakil ketua, anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  8. Ketua, wakil ketua, anggota Komisi Yudisial;
  9. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
  10. Menteri serta jabatan setingkat menteri;
  11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa & Berkuasa Penuh;
  12. Gubernur-wakil gubernur;
  13. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;
  14. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
(C) Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden/Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur/wakil gubernur; bupati/walikota/wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Jika sudah tidak menjabat lagi, dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional, sepanjang tersedia lowongan jabatan. Jika tidak tersedia lowongan jabatan, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

(D) Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua/wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri/jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Jika sudah tidak menjabat akan diaktifkan kembali sebagai PNS.
[Read more]

Jenjang Jabatan Pegawai ASN & Penyetaraan

Posted On // Leave a Comment
Tidak ada istilah pangkat dan golongan ruang, pejabat eselon, dan jabatan struktural PNS yang disebutkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Istilah & jenjang jabatan PNS sebagai pegawai ASN menurut peraturan tersebut, yaitu:

Jabatan pegawai ASN terdiri atas:
A| Jabatan Administrasi:
  1. administrator;
  2. pengawas;
  3. pelaksana.
B| Jabatan Fungsional:
(a) fungsional keahlian:
  1. ahli utama;
  2. ahli madya;
  3. ahli muda;
  4. ahli pertama.
(b) fungsional keterampilan:
  1. penyelia;
  2. mahir;
  3. terampil;
  4. pemula.
C| Jabatan Pimpinan Tinggi:
  1. pimpinan tinggi utama;
  2. pimpinan tinggi madya;
  3. pimpinan tinggi pratama.
Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan; diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penyetaraan jabatan PNS sebagai pegawai ASN:
  • jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama;
  • jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;
  • jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
  • jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
  • jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas;
  • jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana.
[Read more]

Pegawai ASN Tetap Mendapat Jaminan Pensiun dan Hari Tua

Posted On // Leave a Comment
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur menurut peraturan UU Nomor 5 Tahun 2014:

(1) Batas usia pensiun yaitu:
a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

(2) PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
c. mencapai batas usia pensiun;
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

(3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencakup jaminan pensiun & jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

(4) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak serta sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.

(5) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja & iuran PNS yang bersangkutan.

(6) Pemerintah wajib memberikan perlindungan PNS berupa:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian;
d. bantuan hukum.
[Read more]

Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS

Posted On // Leave a Comment
Pengertian, penjelasan tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014:
  1. Gaji pegawai ASN (PNS) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan; pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
  2. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
  3. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
  4. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
  5. Tunjangan meliputi tunjangan kinerja & tunjangan kemahalan.
  6. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai capaian pada penilaian kinerja PNS.
  7. Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
  8. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
  9. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Opini: Tingkat kemampuan masing-masing daerah tidak sama, bisa saja tunjangan PNS yang dianggarkan dalam APBD di setiap daerah tidak seragam/berbeda-beda karena disesuaikan dengan besar pendapatan masing-masing daerah.
[Read more]