Contoh Tanaman Penghijauan: Jenis MPTS & Kayu Keras Kehutanan

Posted On // Leave a Comment
Memilih tanaman penghijauan yang baik adalah bibit yang cepat tumbuh. Namun lebih tepat jika jenis tanaman penghijauan sesuai dengan keinginan masyarakat selaku pemilik lahan. Untuk lokasi penanaman, bibit dapat ditanam di lahan yang di-kategori-kan kritis, sekitar hulu DAS (daerah aliran air), catchment area/waduk/sekitar mata air, dan kanan-kiri sungai sampai dengan hilir DAS.

Contoh tanaman kehutanan:
Untuk bibit pohon kayu pertukangan antara lain: Angsana, Ekaliptus, Acacia Mangium, Gmelina, Sonokeling, Suren, Waru Gunung, dll. ataupun tanaman kayu keras komersil seperti Jati, Sengon, dan Mahoni.

Contoh tanaman MPTS:
Untuk bibit pohon multi purpose tree species antara lain: Alpukat, Aren, Bambu, Cempedak, Cengkeh, Jambu Mete, Jengkol, Kenanga, Kayu Manis, Kelengkeng, Mangga, Nangka, Pete, Rambutan, Sukun, Mimba, Asam, Gayam, Pala, dll. dimana selain untuk tujuan konservasi manfaatnya juga dapat diambil oleh masyarakat.

Selain itu, contoh bibit pohon untuk turus jalan/penghijuan kota yaitu: Asam kranji, Bungur, Cemara, Dadap, Damar, Felisium, Flamboyan, Johar, Kenari, Mangrove, Palem Raja, Tanjung, Trembesi, Meranti Merah, Eboni, Kepuh, dll.
[Read more]

Trading House Kayu SVLK Hutan Rakyat Harus Seperti Bulog

Posted On // Leave a Comment
Beberapa masalah penerapan SVLK di Jawa dan solusi sebagai masukan:
  1. Jika masalah SVLK adalah terkait dengan biaya mengurus sertifikat legalitas kayu, untuk industri kayu skala kecil dan hutan rakyat/hak sebenarnya banyak dana hibah ataupun dana gratis dari pemerintah pusat/kementerian namun pemerintahan di daerah belum optimal melakukan sosialisasi dan memberikan arahan. Karena keterlibatan pemerintah daerah dalam penerapan SVLK bagi industri dan hutan rakyat sangat kecil; dimana untuk mengurus SVLK pemilik IUIPHHK dan HR langsung berhubungan dengan LVLK; padahal lokasi IPHHK dan HR terletak di wilayah kerja kabupaten/kota. Oleh karena itu, daerah perlu diberikan biaya operasional untuk melakukan pendampingan sekaligus klasifikasi terhadap industri kecil (IPKR) dan pemilik hutan rakyat menjadi kelompok-kelompok agar dapat diajukan mendapat sertifikat SVLK gratis. Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga mempengaruhi pelaksanaan SVLK karena kewenangan pemerintahan kabupaten/kota dicabut untuk urusan kehutanan; menjadi urusan pilihan; sehingga dalam hal ini pemerintah provinsi harus bekerja keras.
  2. Sebenarnya biaya mengurus SVLK untuk pertama kali bukan menjadi masalah besar (karena ada dana hibah gratis untuk IPKR), beban bagi industri kecil (IPKR) dan pemilik hutan rakyat adalah adanya biaya penilikan kembali. Oleh karena itu, biaya penilikan (surveillance) harus dihapus atau sekurang-kurangnya dibiayai oleh pemerintah, tentu hal ini akan mendukung percepatan penerapan SVLK tahun 2016; alasannya karena sifat SVLK adalah Government to Government (GTG) bukan Business to Business (BTB); sedangkan industri bersifat provide oriented. Beban biaya SVLK akan ditanggung kembali oleh pemilik IPKR dan hutan rakyat pada saat masa berlaku sertifikat legalitas kayu habis; biaya SVLK-pun dapat diperoleh melalui dana hibah kembali.
  3. Bagi IPKRdan/UMKM, membangun/membuat trading house kayu dengan tujuan sebagai tempat jual beli atau transaksi kayu kurang lebih dapat membantu kualitas legal-nya kayu yang diperoleh serta menjamin legalitas usaha industri kayu-nya; namun hal ini belum cukup bagi para pemilik kayu hutan rakyat/hak. Pemilik hutan rakyat tetap meminta jaminan bahwa harga kayu mereka yang sudah ber-SVLK dapat meningkat/lebih tinggi nilai jualnya (premium price). Alasan-nya, kayu rakyat yang sudah ber-SVLK dan yang tidak, harga jualnya sama saja padahal pemilik hutan yang ber-SVLK harus mengeluarkan biaya untuk mengurus SVLK ditambah dengan biaya surveillance. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat sebuah tempat penampungan terdaftar kayu rakyat (TPT-KBKR) dimana pemerintah membeli kayu rakyat yang sudah SVLK; katakanlah seperti Perum Bulog dengan Dolog-nya yang dapat membeli gabah/beras milik petani.
  4. Beberapa keuntungan: Tujuan TPT-KBKR adalah pengendalian harga kayu, dengan kata lain pemerintah dapat mengatur standar harga kayu rakyat yang beredar untuk mempersempit ruang gerak para broker kayu yang tidak memiliki izin usaha dibidang perkayuan. PT Angkasa Pura dan PT KAI sekarang sudah bagus, bandara dan stasiun sekarang sudah hampir bebas calo. Harga beras dapat dikendalikan karena ada Perum Bulog. Selain itu, TPT-KBKR dapat membantu minat pemilik hutan rakyat untuk ber-SVLK karena sudah ada standar harga antara kayu yang SVLK dan yang tidak. Lambat laun kayu yang tidak SVLK akan terdesak karena tidak ada standar harga dan legalitas sehingga pengawasan kayu yang beredar dapat mudah dikendalikan. TPT-KBKR bisa didirikan disetiap provinsi atau kabupaten, pengelolanya dapat dinas setempat ataupun berdiri sendiri berbadan hukum PT menjadi perusahaan daerah. Jika pemerintah tidak mampu membangun TPT-KBKR dapat MoU dengan Perum Perhutani ataupun PTPN dengan sistem bagi hasil.Keuntunga lainnya, secara financial dapat menambah income kas daerah sebagai salah satu sumber pendapat daerah dan/nasional.
[Read more]

SVLK: Yang Pro dan Yang Kontra

Posted On // Leave a Comment
Pengertian SVLK certification adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi pengelolaan hutan dan sertifikasi legalitas kayu.
Tujuan penerapan SVLK kayu kehutanan yaitu pemberantasan ilegal logging dan ilegal trading, perbaikan tata kelola usaha produk industri kehutanan, kepastian jaminan legalitas kayu, meningkatkan martabat bangsa, dan promosi kayu legal yang berasal dari sumber lestari baik dari hutan alam atau hutan rakyat/hak.

Kontra SVLK:
Pada akhir tahun lalu, Kemendag menyatakan bahwa peraturan SVLK cukup memberatkan industri mebel, khususnya yang berskala kecil dan menengah, karena ongkos sertifikasi mencapai kisaran Rp 30 juta. Akibatnya, biaya produksi bertambah dan daya saing industri mebel berskala kecil dan menengah untuk ekspor menjadi berkurang.

Mandatori SVLK harusnya hanya dikenakan kepada industri kayu di hulu, tidak perlu sampai ke industri hilir yang mengolahnya menjadi mebel. Dalam hal ini, hanya pemasok kayu yang harus mendapat verifikasi legalitas kayu.

Sebagai gantinya, Kemendag akan membuat daftar perusahaan pemasok kayu yang sudah bersertifikat legalitas kayu (SLK), lalu industri mebel wajib membeli kayu dari pemasok yang ada pada daftar tersebut.

Untuk ekspor mebel, akan dibuat dokumen pendamping ekspor yang menerangkan dari mana mebel tersebut mendapat pasokan kayu. Apabila kayu diperoleh dari perusahaan pemasok kayu yang tidak mengantongi SVLK, mebel tersebut tidak dapat diekspor.

Sementara itu, sebagian Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) dan AMKRI mendukung jika Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dihapus. Selama ini yang menjadi hambatan adalah perusahaan eksportir juga harus memiliki SVLK kayu hutan yang digunakan sebagai bahan dasar. SVLK seharusnya hanya dimiliki oleh perusahaan hulu. Jika kayu yang digunakan sudah memiliki legalitas, maka perusahaan eksportir mebel dan kerajinan tidak perlu  memiliki SVLK.

Pro SVLK:
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memfasilitasi sertifikasi legalitas kayu dan pendampingan, serta surveillance/penilikan pertama bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) secara berkelompok.

Kemenhut menjelaskan, pendampingan SVLK dalam rangka mempercepat pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada IKM dilakukan dengan me-revisi/melakukan perubahan peraturan tentang izin usaha industri kayu yaitu untuk industri primer kapasitas produksi dibawah 2000 m3/tahun ijinnya cukup lurah/kepala desa yang mengeluarkannya; begitu juga untuk industri rakyat (IPKR) dan hutan rakyat/hal legalitas hasil hutan kayu cukup pakai DKP saja.

Oleh karena itu, jika SVLK dihapus/dicabut dapat mempengaruhi ekspor kayu karena mempertimbangkan seberapa ketat aturan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Tanpa SVLK, negara tujuan ekspor bisa meragukan legalitas produk dari sisi kelestarian lingkungan. Ini dikemudian hari akan menjadi salah satu hambatan pemasaran produk-produk berbahan baku kayu asal Indonesia.

SVLK pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya saing hasil kerajinan berbasis kayu di pasar dunia. Sistem ini sesungguhnya akan memproteksi peredaran kayu ilegal mengingat bahan baku industri kayu di Jawa-Bali masih didatangkan dari luar pulau. Sebanyak 28 negara Uni Eropa sudah mensyaratkan SVLK dari Indonesia. Artinya, jika aturan yang sedianya diberlakukan menyeluruh pada 2016 mendatang ini batal diberlakukan, maka produk yang tak dilengkapi dokumen SVLK akan ditolak negara pembeli.

Referensi: dari berbagai sumber.
[Read more]

IFS: Integrated Farming System (Pertanian Terpadu)

Posted On // Leave a Comment
Pengertian Integrated Farming System (IFS) atau pertanian terpadu pada kawasan hutan dapat diartikan sebagai berikut:

Integrated Farming System (IFS) adalah sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi bagi peningkatan produktifitas lahan. Pengembangan sistem ini lebih diarahkan pada wilayah perdesaan atau dengan modifikasi tertentu dapat dikembangkan di wilayah kawasan hutan dan terintegrasi dengan wilayah perdesaan.

Aplikasi/penerapan IFS di Jawa dilatarbelakangi oleh kekurangan stok bahan pangan, kurangnya bahan baku kayu, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan, kekurangan sumber energi, serta kemunduran lingkungan akibat perilaku manusia mengelola lahan dan atau aktifitas alam yang kurang menguntungkan.

Tujuan Integrated Farming System (pertanian terpadu) di kawasan hutan-hutan Indonesia antara lain:
  1. Optimalisasi pemanfaatan lahan kawasan hutan untuk tanaman pangan dan tanaman dibawah tegakan.
  2. Identifikasi potensi sumberdaya alam di dalam kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan.
  3. Meningkatkan produk hutan jati melalui kombinasi klon unggulan.
  4. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
  5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar hutan melalui alih teknologi pengolahan lahan untuk pertanian dan kehutanan.
[Read more]

Fungsi Hutan Sebagai Pengatur Tata Air

Posted On // Leave a Comment
Bagi petani, hutan sangat penting artinya, karena merupakan kawasan pengatur tata air dan kesuburan tanah. Terkait fungsi hutan sebagai pengatur tata air, maka kebutuhan air akan terganggu apabila keberadaan hutan mengalami kerusakan terutama di bagian hulu. Gangguan kebutuhan air tersebut saat ini sudah mulai terasa, yaitu dengan terjadinya kerusakan fungsi hidro-orologis hutan oleh berbagai sebab, yang membuat cadangan air tanah untuk mendukung sistem irigasi semakin berkurang.

Kerusakan hutan yang terjadi saat ini telah menyebabkan terjadinya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor serta kekeringan yang mengancam keberlanjutan pertanian pangan. Pengertian-nya adalah banyak sawah yang terendam banjir saat musim hujan dan mengalami kekeringan saat kemarau. Hal ini tentu mempengaruhi produktifitas lahan pertanian, akibat-nya petani tidak berhasil meningkatkan pendapatan-nya.

Peran hutan sebagai pengatur tata air sangat penting artinya dalam pengendalian fungsi hidro-orologis, yaitu sebagai penyerap, penyimpan, penghasil dan pendistribusi air. Oleh karena itu, tidak cukup untuk menanam satu pohon, kurang lebih 1 milyar pohon harus ditanam, dijaga, dan dipelihara membentuk kumpulan pohon menjadi satu kesatuan yang disebut hutan. Sangatlah penting jika penghutanan kembali dilakukan di daerah hulu/sumber-sumber mata air dan kanan-kiri daerah aliran air (DAS). Dalam hal ini, moral harus dibina dan tindakan masyarakat harus dikendalikan agar dapat menjaga hutan sehingga ber-fungsi sesuai peruntukannya sebagai pengatur tata air. 
[Read more]

Pembagian Wilayah DAS Karakteristik

Posted On // Leave a Comment
pembagian wilayah das
Mempelajari ekosistem Daerah Aliran Sungai tentu tak lepas dari klasifikasi bagian hulu, tengah, dan hilir DAS. Karakteristik wilayah hulu DAS: (1) Berfungsi sebagai daerah penyangga, daerah resapan, reservoar alami. (2) Pemanfaatannya terbatas. (3) Penghasil jasa lingkungan (jasling).
Karakteristik wilayah tengah DAS: (1) Area peralihan. (2) Fungsi lindung dan budidaya tanaman. (3) Dapat dilakukan kegiatan konservasi vegetatif dan pembuatan bangunan sipil teknis.
Karakteristik wilayah hilir DAS: (1) Area multi pemanfataan. (2) Banyak permukiman dan aktifitas ekonomi. (3) Produktifitasnya tergantung daya dukung bagian hulu.
[Read more]

Masalah Rawa Pening, Dulu dan Sekarang

Posted On // Leave a Comment
Berbicara mengenai Rawa Pening memang tak lepas dari sebuah legenda. Tempat pariwisata yang memiliki area wisata Tlogo, Lopait, Bukit Cinta, Muncul, dan Asinan ini masih tetap menyimpan misteri cerita rakyat tentang asal-usul dan sejarah terbentuknya danau di Ambarawa, Jawa Tengah.

Namun dibalik misteri cerita legenda itu, danau yang berada di cekungan lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran tersebut sampai dengan saat ini permasalahan-nya tetap menjadi beban Pemerintah Pusat-Daerah. Masalah gulma eceng gondok dan sedimentasi tetap menunggu rencana aksi penyelamatan Danau Rawa Pening yang hingga kini belum tampak.

Danau seluas 2.670 hektar itu masih saja dipenuhi gulma eceng gondok yang pertumbuhannya tak terkendali. Laju sedimentasi di danau itu juga semakin cepat per tahun. Akibatnya, volume air berkurang hingga 30 persen dari kapasitas maksimum 65 juta meter kubik sehingga diperkirakan dalam waktu tak lama lagi Rawa Pening akan menjadi daratan. Bisa saja untuk lahan pertanian ataupun bahkan lokasi industri ya?

Agar tidak terjadi degradasi lingkungan dan kerusakan alam yang berkelanjutan, sebenarnya sudah banyak tangan-tangan yang melakukan usaha penanganan. Contoh-nya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Pemerintah Provinsi; hingga akhirnya Rawa Pening menjadi salah satu danau di Indonesia yang mendapat perhatian nasional.

Permasalahan lain yang dihadapi Rawa Pening sebagai daerah tangkapan air (DTA) adalah perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan yang tidak sesuai peruntukan serta pencemaran limbah domestik yang mengancam habitat air. Padahal selama ini, Rawa Pening telah menjadi bagian kehidupan masyarakat sekitar karena manfaat-nya sebagai sumber air baku (air minum), pembangkit tenaga listrik, irigasi pertanian, tempat wisata, dan sumber mata pencaharian nelayan air tawar.

rawa pening

Terkait dengan permasalahan tersebut, beberapa pengendalian yang dapat dilakukan adalah:
  1. menghentikan penambangan galian C yang mengambil galian andesit, pasir dan batu yang dapat menjadi penyebab tanah longsor.
  2. membatasi pengambilan gambut dan air baku secara berlebihan di sumber atau mata air atau di hilir danau yang tidak diimbangi dengan konservasi.
  3. mengatur zonasi peruntukan danau untuk menghindari alih fungsi tanah untuk pemukiman dan pertanian yang tidak ramah lingkungan.
  4. membuat sekaligus memelihara bangunan konservasi untuk menghindari erosi lereng dan run off.
  5. mengatur penggunaan lahan untuk tegalan/kebun, memperbaiki hutan yang ber-potensi menjadi lahan kritis dengan  melakukan penghijauan yang disertai dengan pemeliharaan untuk meningkatkan vegetasi penutup tanah dan mencegah banjir di areal pasang surut.
  6. membangun sarana dan prasarana dalam pengelolaan wisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengendalian pemanfaatan  ruang  terbuka  untuk  kepentingan pengembangan wilayah/kota untuk menghindari terjadinya penyimpitan daerah-daerah resapan air.
  7. melakukan pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam yang seperti penggunakan alat  tangkap ikan yang tidak sesuai peraturan dan/ racun serta cara pengambilan  enceng  gondok  yang  tidak ramah lingkungan yang berdampak terhadap pendangkalan danau.
  8. menggalang dana dan investasi untuk melakukan pembersihan terhadap limbah rumah tangga, sisa-sisa makanan ikan, sisa-sisa aktifitas pertanian, erosi, dan tumbuhan parasit.
  9. perlunya membangun tembok pembatas antara areal Rawa Pening dengan lingkungan di luarnya untuk mempermudah pelaksanaan sistem zonasi pemanfaatan danau.
Oleh karena itu, perlu:
  • penguatan kelembagaan dan melakukan kerjasama antara para pemangku kepentingan yang disertai dengan dukungan dana memadai dengan melakukan promosi untuk menciptakan peluang investasi serta penyusunan peraturan (regulasi) pengelolaan kawasan Rawa Pening.
  • penataan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah/lahan.
  • peran Perguruan Tinggi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah untuk mempercepaat usaha penyelamatan Rawa Pening.
  • para stakeholder diminta untuk membantu mengubah perilaku sekaligus meningkatkan keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan konservasi danau Rawa Pening untuk menghidari konflik antar pemanfaat.
[Read more]