UU 23/2014: Pembagian Pengelolaan Hutan-Laut-Energi Sumberdaya Mineral

Posted On // Leave a Comment
Pembagian tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah (Pemda) dalam urusan pengelolaan hutan, energi sumberdaya mineral, dan laut berdasarka peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 23/2014):

(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (pilihan) bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

(2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

(3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sedangkan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

(4) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi:
  • eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
  • pengaturan administratif;
  • pengaturan tata ruang;
  • ikut serta dalam memelihara keamanan di laut;
  • ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
(5) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

(6) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut. Ketentuan pembagian pengelolaan laut berdasarkan jarak tersebut tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

(7) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan dimana pemerintah pusat menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK. Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAK.

Link: Download Matrik Pembagian Kekuasaan Pemerintahan Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota berdasarkan aturan UU No 23/2014.
[Read more]

UU 23/2014: Pembagian Urusan Pemerintah Pusat-Daerah

Posted On // Leave a Comment
Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan kab/kota menurut peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 23/2014). Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

(1) Urusan pemerintahan absolut  adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional;
f. agama.

(2) Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib (berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar) dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
f. sosial.

(4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan;
r. kearsipan.

(5) Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian;
h. transmigrasi.

(6) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(7) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

(8) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dikoordinasikan oleh Menteri

(9) Urusan pemerintahan umum (Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing), meliputi:
  • pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  • pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
  • penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
(10) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(11) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.

(12) Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Link: Download Matrik Pembagian Kekuasaan Pemerintahan Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota berdasarkan aturan UU No 23/2014.
Link exchange.
Linkorado is a link exchange directory where you can find websites related to your site and request link exchanges.

[Read more]

Contoh Blanko DKP Kayu

Posted On // Leave a Comment
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.1/VI-BPPHH/2015, penerbitan formulir atau blanko Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dapat diterbitkan oleh:
  1. Pemilik Hutan Hak (termasuk kayu yang berasal dari Tanah Bengkok, Titisara, kuburan, dan kayu bekas/bongkaran).
  2. Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).
  3. Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI).
  4. Pemilik Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) yang menampung kayu dari Hutan Hak, TPT yang menampung kayu Hak Pengelolaan (Perum Perhutani).
  5. Pelaku usaha Industri Rumah Tangga/Pengrajin.
  6. Pemegang ETPIK Impor Kayu dan Produk Kayu.
Link:
  1. Download contoh form/blanko DKP kayu sesuai format Perdirjen BUK No P.1/VI-BPPHH/2015.
  2. Download pdf standar biaya SVLK sesuai PermenLHK No P.96/Menhut-II/2014.
[Read more]

Biaya SVLK Terbaru-PermenLHK P.96/Menhut-II/2014

Posted On // Leave a Comment
permenhut p96/2014
Penjelasan singkat tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menhut-II/2014 atas perubahan Permenhut No P13/Menhut-II/2013 terkait biaya audit sertifikasi pengurusan/pembuatan SVLK:

(1) PermenLHK No P 96/Menhut-II/2014 merupakan revisi dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2014 tentang standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu atas pemegang izin atau pemegang hutan hak.

(2) Perubahan berdasarkan kajian dan evaluasi atas standar biaya khususnya yang terkait Industri Rumah Tangga/Pengrajin, TDI, IUI, IUIPHHK, dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT).

(3) Standar biaya SVLK digunakan sebagai pedoman pembiayaan kegiatan penilaian kinerja PHPL dan VLK yang anggarannya dibebankan kepada Kementerian Kehutanan dan/ pemohon/pemegang izin usaha kayu.

(4) Besaran biaya merupakan batas tertinggi yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHPL dan/VLK.

(5) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 23 bulan Desember tahun 2014.

Di bawah ini adalah kisaran biaya maksimal (tarif batas tertinggi) mengurus sertifikat PHPL & SVLK terbaru (PermenLHK P96/2014 atas perubahan Permenhut P13/2013):

(A) Kisaran biaya PHPL:
  • Pemegang Hak Pengelolaan (Perum Perhutani) dan IUPHHK-HA/HT/RE = Rp 476.800.000.
(B) Kisaran biaya SVLK:
  • Pemegang Hak Pengelolaan (Perum Perhutani) dan IUPHHK-HA/HT = Rp 179.760.000.
  • IPK dan IUPHHK-HTHR = Rp 201.890.000.
  • IUPHHK-HKm/HD secara kelompok = Rp 43.508.000.
  • Industri rumah tangga/pengrajin = Rp 6.663.800.
  • TDI, IUI modal investasi s/d 500 juta, Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi s/d 2000 m3/tahun = Rp 10.060.600.
  • IUIPHHK kapasitas di atas 2000 s/d 6000 m3/tahun = Rp 11.448.000.
  • IUI dan IUIPHHK kapasitas diatas 6000 m3/tahun = Rp 28.879.400.
  • Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) = Rp 9.389.600.
  • Hutan rakyat/hak secara kelompok = Rp 27.424.000.
  • IUPHHK-HTR (perorangan) secara kelompok = Rp 53.276.000.
  • IUPHHK HTR (koperasi) secara kelompok = Rp 43.508.000.
Di bawah ini adalah kisaran biaya surveillance/penilikan (batas tertinggi) PHPL & SVLK:
  • Biaya surveillance PHPL pada Pemegang Hak Pengelolaan (Perhutani) dan IUPHHK-HA/HT/RE = Rp 129.175.000.
  • Biaya surveillance SVLK pada Pemegang Hak Pengelolaan (Perhutani), IUPHHK-HA/HT = Rp 76.421.000.
Link: Download Pdf PermenLHK P.96/Menhut-II/2014.
[Read more]

Cara Inspeksi DKP Kayu

Posted On // Leave a Comment
Inspeksi Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) menurut Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.1/VI-BPPHH/2015 tentang perubahan atas Perdirjen BUK No P14/VI-BPPHH/2014 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan sertifikasi/verifikasi legalitas kayu (SVLK):
  1. Inspeksi dilakukan apabila dalam hal DKP ditemukan atau patut dicurigai adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran dari salah satu deklarasi yang diterbitkan oleh penerbit DKP.
  2. Inspeksi oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga yakni LVLK yang ditunjuk oleh Pemerintah atas biaya pemerintah.
  3. Inspeksi DKP dapat meliputi:
    (A) Inspeksi legalitas perizinan.
    (B) Inspeksi legalitas bahan baku:
    - Dokumen angkutan.
    - Dokumen SPHPL/SLK/DKP.
    - Dokumen PIB (khusus untuk ETPIK yang menggunakan bahan baku impor).
    - LMK dan/ laporan persediaan.
    (C) Inspeksi produk:
    - Laporan hasil produksi.
    - Dokumen SLK/DKP dari penyedia jasa.
    (D) Inspeksi pemasaran:
    - Dokumen angkutan
    - Dokumen ekspor
[Read more]

Cara Membuat DKP Kayu

Posted On // Leave a Comment
Cara membuat Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.1/VI-BPPHH/2015 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK) yaitu:

Hal-hal yang dideklarasi kesesuaiannya pada Hutan Rakyat/Hak:
(1) Jenis kayu.
(2) Jumlah potong batang.
(3) Nama dan alamat penerima kayu (perseorangan atau perusahaan).
(4) Asal usul:
- Keterangan kepemilikan dan nomor bukti kepemilikan lahan.
- Alamat (dusun/kampung, desa, kecamatan, kabupaten).
(5) Nomor dan tanggal Nota Angkutan/SKAU.
DKP ditandatangani oleh pemilik kayu.

Hal-hal yang dideklarasi kesesuaiannya pada IUIPHHK:
(1) Jenis produk sesuai dengan HS Code (4 digit).
(2) Jumlah (m3/kg/batang/keping/kemasan).
(3) Jenis kayu yang digunakan (nama latin dan nama perdagangan).
(4) Penerima dan alamat penerima produk (perseorangan atau perusahaan).
(5) Nomor dan tanggal Nota Angkutan.
(6) Asal usul bahan baku:
- Nama IUIPHHK atau IUI/TDI atau TPT atau pemilik hutan hak dan Nomor SLK.
- Nama penerbit dan Nomor DKP apabila bahan baku berasal dari IUIPHHK atau IUI/TDI atau TPT atau hutan hak atau importir yang menggunakan DKP (fotokopi DKP dilampirkan).

Hal-hal yang dideklarasi kesesuaiannya pada IUI/TDI:
(1) Jenis produk sesuai dengan HS Code (4 digit).
(2) Jumlah (m3/kg/batang/keping/kemasan).
(3) Jenis kayu yang digunakan (nama latin dan nama perdagangan).
(4) Penerima dan alamat penerima produk (perseorangan atau perusahaan).
(5) Nomor dan tanggal Nota Angkutan.
(6) Asal usul bahan baku:
- Nama IUIPHHK atau IUI/TDI atau TPT atau pemilik hutan hak dan Nomor SLK; atau L.3.9. – 5.
- Nama penerbit dan Nomor DKP apabila bahan baku berasal dari IUIPHHK atau IUI/TDI atau TPT atau hutan hak atau importir yang menggunakan DKP (fotokopi DKP dilampirkan).
- Kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang)/sampah kayu bukan dari kayu lelang yang dilengkapi surat keterangan/berita acara dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan.

Hal-hal yang dideklarasi kesesuaiannya pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT):
(1) Jenis produk (kayu bulat atau kayu olahan).
(2) Jumlah (batang).
(3) Jenis kayu.
(4) Penerima dan alamat penerima produk (perseorangan atau perusahaan).
(5) Nomor dan tanggal Nota Angkutan.
(6) Asal usul bahan baku:
- Nama IUIPHHK dan Nomor SLK untuk kayu olahan yang ditampung di TPT, atau
- SLK/DKP bahan baku untuk kayu bulat dari hutan hak yang ditampung di TPT (fotokopi dilampirkan), atau L.3.9. – 6.
- SPHPL atau SLK bahan baku untuk kayu bulat dari Hak Pengelolaan (Perum Perhutani) yang ditampung di TPT (fotokopi dilampirkan, atau sekurang-kurangnya mencantumkan nomor dan masa berlaku S-PHPL/SLK), atau
- DKP Importir untuk bahan baku kayu/produk kayu impor yang ditampung di TPT (fotokopi dilampirkan).

Hal-hal yang dideklarasi kesesuaiannya pada Industri Rumah Tangga/Pengrajin:
(1) Jenis produk.
(2) Jumlah (m3/kg/batang/keping/kemasan).
(3) Jenis kayu yang digunakan (nama perdagangan)
L.3.9. – 7.
(4) Penerima dan alamat penerima produk (perseorangan atau perusahaan).
(5) Nomor dan tanggal Nota Angkutan.
(6) Asal usul bahan baku:
- Nama IUIPHHK dan/atau IUI/TDI atau TPT atau pemilik hutan hak dan Nomor SLK.
- Nama penerbit dan Nomor DKP apabila bahan baku berasal dari TPT atau hutan hak atau importir yang menggunakan DKP (fotokopi DKP dilampirkan).
- Kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang)/sampah kayu bukan dari kayu lelang yang dilengkapi surat keterangan/berita acara dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan.

Hal-hal yang dideklarasi kesesuaiannya pada Impor Kayu dan Produk Kayu:
(1) Nama jenis kayu/produk kayu (nama latin dan nama perdagangan).
(2) Uraian barang dan HS Code (4 digit).
(3) Jumlah barang (keping/m3/kg/batang/kemasan).
(4) Waktu tiba di Indonesia (Tgl/bln/thn).
(5) Dokumen Impor (Nomor Bill of Lading (B/L), Nomor Invoice, Nilai Invoice, Nomor Packing List).
(6) Penerima dan alamat penerima kayu dan/atau produk kayu.
(7) Nomor dan tanggal Nota Angkutan.
(8) Asal usul Kayu dan Produk Kayu yang dideklarasikan:
- Negara panen.
- Sertifikat negara panen (jenis product claim, nomor sertifikat, nama penerbit, masa berlaku sertifikat) bila ada.
- Eksportir (nama, alamat, negara).
- Pelabuhan ekspor.

Link: Download contoh membuat blanko DKP kayu sesuai Lampiran Perdirjen BUK P.1/VI-BPPHH/2015
[Read more]

SVLK-Penjelasan Perdirjen BUK No P1/2015

Posted On // Leave a Comment
perdirjen buk P.1/VI-BPPHH/2015
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.1/VI-BPPHH/2015 adalah perubahan atas Perdirjen BUK No P.14/VI-BPPHH/2014 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK).

Beberapa pengertian dan penjelasan tentang penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) pada Hutan Hak (termasuk kayu yang berasal dari Tanah Bengkok, Titisara, kuburan, dan kayu bekas/bongkaran), Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) yang menampung kayu dari Hutan Hak, TPT yang menampung kayu Hak Pengelolaan (Perum Perhutani), Industri Rumah Tangga/Pengrajin, serta Impor Kayu dan Produk Kayu adalah sebagai berikut:
  1. Penerbitan DKP dilakukan oleh pemilik Hutan Hak yang dalam penatausahaan hasil hutannya menggunakan Nota Angkutan atau SKAU. Masa berlaku DKP hutan hak adalah sama dengan masa berlaku dokumen angkutan (Nota Angkutan/SKAU). DKP ditandatangani oleh pemilik kayu. Pelaksanaan DKP dikecualikan terhadap hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami dan pengangkutannya disertai/dilengkapi dokumen SKSKB.
  2. Penerbitan DKP dilakukan oleh IUIPHHK/IUI/TDI yang tidak memiliki ETPIK yang seluruh bahan bakunya berasal dari Hutan Hak yang sudah SLK atau DKP dan bukan dari kayu lelang.
    Dalam hal IUIPHHK menggunakan bahan baku dari IUIPHHK atau IUI/TDI atau TPT atau hutan hak yang belum memperoleh S-LK, maka dapat memperoleh bahan baku dari IUIPHHK atau IUI/TDI atau TPT atau hutan hak yang menggunakan DKP. Dalam hal IUI/TDI menggunakan bahan baku dari kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang)/sampah kayu bukan dari kayu lelang, wajib dilengkapi surat keterangan/berita acara dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan.
  3. Penerbitan DKP dilakukan oleh TPT yang bahan bakunya berasal dari Hutan Hak yang sudah SLK/DKP, kayu Perum Perhutani yang sudah SPHPL/SLK, dan kayu olahan (KO) yang akan digunakan IUIPHHK/IUI.
  4. Penerbitan DKP dilakukan oleh Industri Rumah Tangga/Pengrajin dan bukan dari kayu lelang.
    Dalam hal industri rumah tangga atau pengrajin kayu menggunakan bahan baku dari TPT atau hutan hak yang belum memperoleh S-LK, maka dapat memperoleh bahan baku dari TPT atau hutan hak yang menggunakan DKP. Dalam hal industri rumah tangga atau pengrajin kayu menggunakan bahan baku dari kayu bongkaran, kayu bekas (daur ulang) dan/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, wajib dilengkapi surat keterangan/berita acara dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan.
  5. Penerbitan DKP dilakukan oleh Importir Terdaftar (IT) terhadap kayu dan/atau produk kayu yang di impor. Importir dalam mendeklarasi kesesuaian pemasok wajib melakukan “uji tuntas” (due diligence) terhadap kayu dan/atau produk kayu impornya. Due diligence dilaksanakan untuk kayu dan/atau produk kayu impor yang tidak bersertifikat.
Penggunaan DKP telah memenuhi syarat standar nasional & internasional:
  1. ISO/IEC 17050-1:2010 Penilaian Kesesuaian – Deklarasi Kesesuaian oleh Pemasok – Bagian I: Persyaratan Umum.
  2. SNI ISO/IEC 17050-2:2010 Penilaian Kesesuaian – Deklarasi Kesesuaian oleh Pemasok Bagian 2: Dokumen Pendukung.
  3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
Link: Download Pdf Perdirjen BUK No P1/VI-BPPHH/2015.
[Read more]